FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBERONTAKAN DI INDONESIA

1. PKI MADIUN

Penyebab Pemberontakan PKI Madiun

Akibat adanya pidato yang dilancarkan oleh Soekarno maka pemberontakan tak lagi dapat dielakkan. Konflik bersenjata kemudian terpicu dan mulai pecah seperti tujuan berdirinya PKI. Dimana peristiwa ini dinyatakan sebagai peristiwa Madiun atau Madiun Affairs dan dinyatakan sebagai pemberontakan PKI pada masa orde baru.

1. Keputusan Perjanjian Renville

Jika kita mengkaji apa sebenarnya penyebab dan seluk beluk yang melatarbelakangi masalah timbulnya konflik bersejata di Madiun, maka jawaban dasarnya adalah perjanjian Renville. Dimana Belanda dianggap menjadi pihak yang paling diuntungkan dan pihak Amir kemudian menjadi jatuh dan banyak sekali rakyat atau petinggi yang menyalahkan Amir, dimana kala itu Amirlah yang menjadi bagian Indonesia sebagai perwakilan.

Dimana hasil akhir dari perjanjian Rnville sangat tidak menguntungkan dan membuat status Indonesia semakin tidka jelas. Ini dikarenakan isi dari perjanjian Renville yang merugikan Indonesia tersebut. Berikut beberapa isi dari perjanjian Renville yakni:

Wilayah Indonesia sendiri hanya diakui sebagai wilayah yang tebagi di dalam garis Van Mook atau garis Demarkasi yakni sebuah garis pembatas atau garis hayal yang di buat oleh Van Mook dari pihak Belanda sebagai batas kekuasaan.
Sebelum pembentukan Republik Indonesia Serikat maka Belanda tetap memiliki kedaulatan atas negara Indonesia.
Kedudukan atas RIS akan sejajar dengan kedudukan kerajaan Belanda di dalam Uni Indonesia Belanda
RIS akan mencangkup semua bagian dari RI
Sementara waktu kerajaan Belanda bisa memberikan penyerahan kekuasan kepada bagian pemerintahan federal sementara RIS belum terbentuk.

Seperti tugas PPKI, maka dengan disahkan dan ditetapkan perjanjian Renville ini maka Indonesia menjadi semakin dirugikan dan wilayah atau kedudukan yang diakui sebagai RI semakin sempit. Bahkan ini semakin menjadi dengan adanya masalah blokade yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Dimana menyebabkan Amir memberikan kekuasaan dan mandatnya kepada pemerintahan RI tanggal 23 Januari 1948. Oleh karena kemunduruan Amir maka terpaksa presiden menyuruh wakil presiden untuk kembali menyusun dan membuat susunan kabinet baru. Dimana Hatta kala itu menyusun kabinet tanpa keikutsertaan golongan sosialis maupun golongan kiri.

2. Pembentukan FDR

Amir yang kala itu telah memberikan mandat kepada pemerintahan menjadi bagian dari partai oposisi di kabinet susunan Hatta, Kemudian Amir menyususn sebuah front demokrasi rakyat atau yang dikenal dengan istilah FDR. ini adalah golongan yang menyatukan komunis dan golongan sosialis kiri. bahkan dengan adanya pembentukan ini, makin banyak hal negatif yang terjadi dan ini menyebabkan banyaknya masalah di RI. Karena mereka memang mencoba membuat sebuah gerakan baru dan berniat menggantikan sistem pemerintahan RI kala itu.

3. Menyerang Kawanan Buruh

Bahkan kelompok ini dnegan sigap melakukan gerakan yang berdampak buruk, dimana mereka menghasut kamun buruh agar bisa melakukan aksi mogok kerja dan ini akan menjadi salah satu pengecaman ekonomi pada tanggal 5 Juli 1948 di daerah pabrik karung Delangu. Hingga akhirnya kawanan buruh yang terhasut banyak mengikuti gerakan PKI dan juga ditambah dengan para petani yang juga ikut termakan hasutan mereka.

4. Perebutan Pimpinan Kekuasaan RI

Salah satu penyebab pemberontakan lainnya adalah dnegan adanya Musso sebagai pemimpin PKI yang nyatanya memang ingin berusaha merebut kursi pimpinan pemerintahan RI dan membuat partai komunis menguasai daerah RI. Diman kala itu mereka berusaha untuk memunculkan sebuah skema dan menginginkan deklarasi pemerintahan Indonesia yang menganut faham komunis

5. Munculnya Doktrin Baru

Dengan ini, Musso menyatakan sebuah doktrin dan polituk baru dinamakan jalan baru. Diman ia mengembangkan doktrin tersebut dikalangan partai buruh, partai sosialis dan yang lainnya sebagai anggota PKI. Bahkan ia dan Amir kala itu mendeklarasikan pimpinan dibawah tangannya dan Amir. Mereka bahkan memporak porandakan kepercayaan dengan melakukan penghasutan dan membuat semua golongan menjadi bermusuhan dan mencurigai satu sama lain.

6. Penolakan Rasionalisasi Kabinet Hatta

Gerakan ini kian menjadi dan bahkan kabinet yang disusun oleh Hatta juga mendapat serangan dari PKI. Dimana kabinet tersebut kala itu tetap melakukan rasionalisasi dan reorganisasi. Oleh karena itu, ada tetapan presiden pada tanggal 2 Januari 1948 untuk melaksanakan gerakan rasionalisasi dalam upaya perperangan dimana isinya adalah :

Pembubaran dari pemegang pimpinan TNI beserta star gabungan angkatan perang
Staf angkatan umum perang dan wakilnya diangkat untuk sementara waktu
Panglima angkatan perang mobil ditetapkan oleh presiden untuk diberikan kepada Jend. Sudirman
Staf markas besar pertempuran juga dilakukan pengangkatan sementara

Inilah yang kala itu membuat PKI dibawah pimpinan Musso menjadi meradang. Mereka menolak adanya rasionalisasi oleh kabinet Hatta dan mereka kala itu didukung oleh dua kader politik besar yakni Masyumi dan PNI. Demikianlah faktor-faktor penyebab pemberontakan PKI Madiun yang dilakukan oleh para pemimpin dan pengikut PKI tahun 1948 silam.

AMIR SYARIFUDDIN

2. DI/TII

Penyebab Pemberontakan DI/TII

Penyebab umum terjadinya pemberontakan DI/TII, antara lain:

Kehampaan kekuatan di Jawa Barat.
Kartosuwirjo dan juga rakyat keberatan apabila Jawa Barat diberikan begitu saja pada pihak belanda.
Merasa tidak puas dengan keputusan dari perjanjian yang dibuat dengan pihak Belanda yang mengharuskan TNI meninggalkan daerah kantong dan masuk ke wilayah RI.

Penyebab khusus pemberontakan DI/TII, antara lain:

Pihak Indonesia meneken perjanjian dengan pihak Belanda yang disebut perjanjian renville dimana dalam perjanjian itu para Tentara Indonesia harus mengosongkan Jawa Barat lalu hijrah ke Jawa Tengah. Kartosuwirjo menganggap bahwa itu adalah bentuk pengkhianatan yang dilakukan Pemerintah pada perlawanan yang telah dilakukan rakyat Jawa Barat. Hal ini juga disebabkan karena ada sejumlah komandan TNI yang berjanji meninggalkan semua senjata pada saat mereka hijrah mereka di Jawa Barat.

Dengan pengikutnya yang berjumlah sekitar 2000 yang meliputi laskar Hizbullah dan Sabilillah, Kartosuwirjo tidak mau pindah dan mulai mendirikan Negara Islam Indonesia.

DAUD BEUREUEH

3. G30S/PKI

Pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 bukanlah kali pertama bagi PKI. Sebelumnya, pada tahun 1948 PKI sudah pernah mengadakan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan tersebut dipelopori oleh Amir Syarifuddin dan Muso. Tujuan dari pemberontakan itu adalah untuk menghancurkan Negara RI dan menggantinya menjadi negara komunis.

Bahkan, dengan adanya ajaran dari presiden Soekarno tentang Nasakom (Nasional, Agama, Komunis) yang sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Hal ini hanya akan membukakan jalan bagi PKI untuk melancarkan rencana-rencananya. Yang salah satunya sudah terbukti adalah pemberontakan G30S/PKI yang dipimpin oleh DN. Aidit. Pemberontakan itu bertujuan untuk menyingkirkan TNI AD sekaligus merebut kekuasaan pemerintah.

Selain karena ingin merebut kekuasaan, ada juga faktor lain yang membuat mereka melakukan pemberontakan itu, yakni:

Angkatan Darat menolak pembentukan Angkatan Kelima.
Angkatan Darat menolak Nasakomisasi karena ajaran ini dianggap hanya akan menguntungkan kedudukan PKI untuk yang kesekian kalinya.
Angkatan Darat menolak Poros Jakarta-Peking dan konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini merupakan suatu langkah yang bijak menyangkut adanya Poros Jakarta-Peking dan konfrontasi dengan Malaysia hanya akan membantu Cina meluaskan semangat revolusi komunisnya di Asia Tenggara, dan akan merusak hubungan baik dengan negara-negara tetangga.

BRIGJEN SOEPARDJO

4. ANDI AZIZ

Abdul Kahar Muzakkar (ada pula yang menuliskannya dengan nama Abdul Qahhar Mudzakkar; lahir di Lanipa, Kabupaten Luwu, 24 Maret 1921 – meninggal 3 Februari 1965 pada umur 43 tahun; nama kecilnya Ladomeng) adalah seorang figur karismatik dan legendaris dari tanah Luwu, yang merupakan pendiri Tentara Islam Indonesia di Sulawesi. Ia adalah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terakhir berpangkat Letnan Kolonel atau Overste pada masa itu.

Ia tidak menyetujui kebijaksanaan pemerintahan presiden Soekarno pada masanya, sehingga balik menentang pemerintah pusat dengan mengangkat senjata. Ia dinyatakan pemerintah pusat sebagai pembangkan dan pemberontak.

Pada awal tahun 1950-an ia memimpin para bekas gerilyawan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara mendirikan TII (Tentara Islam Indonesia) kemudian bergabung dengan Darul Islam (DI), hingga di kemudian hari dikenal dengan nama DI/TII di Sulawesi Selatan dan Ten
ggara.
Pada tanggal 3 Februari 1965, melalui Operasi Tumpas, ia dinyatakan tertembak mati dalam pertempuran antara pasukan TNI dari satuan Siliwangi 330 dan anggota pengawal Kahar Muzakkar di Lasolo. Namun tidak pernah diperlihatkan pusaranya, mengakibatkan para bekas pengikutnya mempertanyakan kebenaran berita kejadiannya. Menurut kisah, jenazahnya dikuburkan di Kilometer 1 jalan raya Kendari.
Adapun faktor yang menyebabkan pemberontakan adalah :

Menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di Negara Indonesia Timur.
Menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI
Mempertahankan tetap berdirinya Negara Indonesia Timur.

Karena tindakan Andi Azis tersebut maka pemerintah pusat bertindak tegas. Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4 x 24 jam Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan.
Kedatangan pasukan pimpinan Worang kemudian disusul oleh pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E Kawilarang pada tanggal 26 April 1950 dengan kekuatan dua brigade dan satu batalion di antaranya adalah Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto. Kapten Andi Azis dihadapkan ke Pengadilan Militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan ada pula yang mengatakan bahwa andi aziz telah meninggal dunia karena di tembak oleh Suharto tetapi untuk sebahagian masyarakat Sulawesi Selatan ada pula yang mempercayai bahwa beliau tidak di tangkap dan tidak di tembak mati
pernyataan ini saya kutip ketika berdiskusi dengan salah seorang tokoh pemberontak yang masih hidup saat ini dan mengeluarkan stated bahwa kahar muzakkar masih hidup kalau di tembak karena memiliki ilmu kebal (Metafisik), dan juga ada stated yang lain saya temukan ketika masuk ke sebuah perkampungan di daerah Gowa Makassar yang menyatakan bahwa Kahar Muzakkar masih hidup dan tinggal di dalam kampung ini dan sedang melakukan pergerakan.

ANDI AZIZ

5. APRA

1. Hasil Konferensi Meja Bundar

Pemberontakan APRA berawal dari hasil KMB atau Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada 1949 di Den Haag. Salah satu hasil KMB yang menggemparkan yaitu rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS).

Tujuannya, Westerling bekerjasama Sultan Hamid II membentuk APRA demi melakukan kudeta terhadap pemerintahan RI.

Sultan Hamid II lebih condong terhadap aliran federal. Adapun kudeta dilakukan sebagai upaya mempertahankan bentuk negara federal RIS.

Sebab, negara bagian dalam RIS saat itu mau membubarkan diri dari negara kesatuan. Tetapi akhirnya negara bagian RIS bergabung kembali dengan RI.

2. KNIL dan TNI

Pembentukan dan pemberontakan APRA berasal dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. APRIS sendiri merupakan latar belakang dari APRA.Pasalnya, baik anggota TNI dan KNIL diharuskan untuk bergabung dalam APRIS.

Situasi inilah yang dianggap cukup sulit bagi anggota KNIL dan TNI. Kedua badan ini memang sempat berhadapan di medan perang Kemerdekaan Indonesia.

Alhasil, banyak lahir kaum reaksioner yang beraliran federal lalu menggabungkan diri sendiri tanpa paksaan ke APRA.

3. Ultimatum Westerling

Beberapa waktu sesudah APRA dibentuk, pemimpin APRA Raymond Westerling memberikan ultimatum kepada Pemerintah RIS. Isi dari ultimatum meminta agar pemerintah menjadikan APRA menjadi pasukan resmi.

Selain itu, ultimatum ini juga meminta pemerintah agar segera menyerahkan kekuasaan militer secara penuh di wilayah Pasundan kepada APRA. Tetapi beruntung ultimatum tersebut ditolak dan tidak dikabulkan oleh pemerintah RIS.

Akhirnya para anggotanya berencana melakukan pemberontakan APRA untuk merampas kekuasaan. Baik itu menggunakan cara kekerasan hingga menentukan strategi kudeta.

Target utama dari pemberontakan terpusat di kota Bandung dan Jakarta.

4. Kepentingan Belanda

Pemberontakan APRA juga disinyalir karena adanya kepentingan bangsa Belanda yang ingin kembali datang ke Indonesia dengan niat menjajah.

Mengapa Belanda ingin menguasai Indonesia lagi, semata-mata untuk mengamankan kepentingan ekonomi negaranya.

Sikap APRA dianggap mempertahankan para sedadu Belanda dalam sistem pemerintahan federal Indonesia. Pemberontakan tersebut memang berhasil terealisasikan di Jakarta dan Bandung.

Akan tetapi akhirnya para pemberontak berhasil dilumpuhkan dan ditangani.

5. Pemberontakan di Bandung

Pemberontakan APRA di kota Bandung terjadi pada 23 Januari 1950 ketika pagi hari. Awalnya APRA membuat pergerakan dari sekitar Cililin. Pemimpin yang mengomandoinya ada dua orang asal Belanda

Van der Meula dan Van Beeklen merupakan inspektur Polisi Belanda. Serdadu yang menjalankan pemberontakan ini tercatat ada 800 orang. Sementara,300 orang didalamnya merupakan mantan anggota KNIL menggunakan senjata lengkap.

Situasi saat itu sangat menyeramkan, sebab pemberontakan APRA di kota kembang ini dimulai dengan pembunuhan sadis. Pelakunya tidak lain adalah anggota APRA yang seolah membabi buta kepada para anggota TNI tengah dijumpai.

Gerombolan pemberontak akhirnya dapat menduduki Markas Staf Divisi Siliwangi. Barulah setelahnya terjadi pertempuran tidak seimbang kala itu. Terdapat 150 orang anggota APRA secara ganas melawan 18 orang anggota TNI.

Serangan dari anggota APRA tersebut membuat Letnan Kolonel Lemboh dan 14 orang anggota TNI lainnya gugur. Sementara, 3 orang anggota TNI berhasil melarikan diri.

Langkah yang diambil pemerintah untuk mengusir pemberontakan ada dua cara.

Pertama, melakukan tekanan kepada pimpinan tentara Belanda dan operasi militer. Kedua, Moh.Hatta yang menjadi Perdana Menteri RIS mengutus beberapa pasukan pergi ke Bandung.

Utusan ini diminta untuk mengadakan perundingan bersama Komisaris Tinggi Belanda yang berada di Jakarta.

Singkat cerita lahirlah perundingan Westerling yang mendesak serdadu APRA segera meninggalkan kota Bandung. APRA makin terdesak karena dikejar oleh tentara APRIS dan rakyat pribumi hingga pergi dari kota Bandung.

Pemberontakan di kota Bandung menyebabkan sedikitnya 79 anggota APRA gugur. Bahkan pemberontak tidak segan-segan melakukan pembantaian terhadap penduduk pribumi.

6. Pemberontakan di Jakarta

Pemberontakan APRA terdasyat lainnya juga terjadi di kota Jakarta.

Kala menyusun target Jakarta, ada pembelot pribumi yang tidak lain adalah Sultan Hamid II melakukan kerjasama dengan APRA. Dari hasil persekongkolan diam-diam berhasil membuat strategi untuk melakukan:

Penyerangan APRA menuju gedung yang sedang dilangsungkan sidang oleh Kabinet RIS .
Menculik semua anggota menteri RIS.
Membunuh orang penting yang ada di kementerian pertahanan. Diantaranya Menteri Pertahanan, Sekretaris Jendral Kementrian Pertahanan, dan Pejabat atau Kepala Staf Angkatan Perang.

Sultan Hamid II diberikan iming-iming oleh pasukan APRA. Apabila rencana kudeta berhasil maka nanti diangkat sebagai Menteri Pertahanan oleh Raymond Westerling.

Pemberontakan yang dilakukan APRA pada masa itu tidak berhasil. Adapun yang menggagalkannya adalah Pemerintah RIS, rakyat pribumi, dan APRIS. Setelah kegagalan inilah serdadu pemberontak secara perlahan mulai mundur.

RAYMOND WESTERLING

6. RMS

RMS (Republik Maluku Selatan) adalah pemberontakan yang berkategori vested interest (pemberontakan yang berkait dengan kepentingan) yang dibentuk oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil pada 1950. Ketika pemberontakan Andi Azis di Makassar, Soumokil turut mendukungnya. Kemudian, setelah Andi Azis dan kawan-kawannya dapat ditumpas, Soumokil lari ke Maluku.

Penyebab terjadinya pemberontakan RMS adalah krisis yang melanda NIT (Negara Indonesia Timur). Pupella dari Perhimpunan Indonesia Maluku (PIM) mengajukan mosi tidak percaya pada parlemen NIT pada 20 April 1950. Lima hari kemudian mosi itu diterima sehingga kabinet NIT meletakkan jabatan. Perdana menteri berikutnya adalah Ir. Putuhena yang pro-Republik Indonesia, memprogramkan pembubaran NIT dan meleburkan wilayahnya ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Hal inilah yang memicu kekecewaan Soumokil.

Jadi, bila disimpulkan, penyebab ternyadinya pemberontakan RMS adalah penolakan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri.

Mr Dr CHRISTIAN ROBERT STEVEN SOUMOKIL

7. PRRI/PERMESTA

Semua bermuara pada ketidakpuasan rakyat atau pimpinan di luar Jawa (Daerah) terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Pusat) yang dilakukan para pemimpin RI karena dirasakan terlalu sentralistis & berorientasi Jawa. Sementara sebaliknya, Pusat menganggap bahwa pendapatan Daerah diperuntukkan bagi kepentingan nasional. Pergolakan seperti ini muncul pertama kali di Sumatera pada pertengahan 1950.
Kebijakan Kabinet ketika dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo, lebih mementingkan politik luar negeri dan penggalangan massa politik lewat dropping pegawai dari pusat ke daerah2. Hal yang disebut terakhir berdampak pada terpinggirkannya putra2 daerah untuk tampil membangun daerahnya sendiri. Jenderal Nasution sebenarnya juga cukup risau dengan kenyataan bahwa di Sumatera Tengah jabatan gubernur, residen, jaksa dan kepala polisi semuanya dari Jawa, kecuali pimpinan militer yang asli daerahnya.

Kehancuran sistem perekonomian Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1929 dan berlanjut saat pecahnya revolusi. Setelah penyerahan kedaulatan, pernah diusahakan beberapa upaya perbaikan, misalnya:

- Rencana Urgensi Perekonomian, pada Kabinet Natsir (1951)
- Biro Perancang Negara, pada Kabinet Sukiman (1952)
- Garis-Garis Besar Rancangan Pembangunan Lima Tahun 1950 – 1960

Namun sejak 1953 haluan politik dinilai tidak kondusif bagi pembangunan ekonomi di daerah. Hal ini ditandai dengan penyalahgunaan wewenang pemerintah pusat dalam penggunaan sumber devisa, pemberian ijin atau fasilitias istimewa kepada anggota partai penyokongya dan birokrasi yang berbelit2. Hal ini berimbas, salah satunya, pada kesejahteraan prajurit TNI yang membuat pimpinan2 militer di daerah kecewa. Maka mereka menempuh jalan sendiri2 dalam menghimpun dana, yaitu melakukan perdagangan tanpa prosedur yang seharusnya. Oleh pemerintah pusat kegiatan para petinggi militer di daerah itu disebut “barter”.

Ketidakpuasan di daerah2 ini diperburuk dengan kondisi internal tentara, khususnya AD, yang tidak kompak & bisa dibilang terpecah belah. Malah menurut 1 studi menilai pemberontakan tidak akan terjadi jika AD tetap bersatu (lihat "Keterlibatan Australia Dalam Pemberontakan PRRI/Permesta). Perpecahan di tubuh AD ini ditandai dengan peristiwa 17 Oktober 1952 dimana, menurut 1 versi, pimpinan AD mengajukan petisi kepada Presiden Soekarno untuk membubarkan Parlemen. Tindakan ini mendapat kecaman dari internal AD yang kontra 17 Oktober 1952 yang berbuntut pada diberhentikannya Mayjen Nasution dari jabatan KSAD. Masalah ini berbuntut panjang & menjadi salah 1 sebab yang mendorong perwira2 di Daerah ikut serta dalam PRRI/Permesta.

Faktor lain adalah perkembangan politik dalam negeri dimana Pusat mengambil kebijakan "mengampuni" PKI & memberikan kesempatan berkembang biak di Indonesia. Hasilnya, PKI masuk dalam 4 besar parpol di Pemilu 1955.

Secara ringkas oleh R.Z. Leirissa ditulis dalam bukunya “PRRI/Permesta, Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis”, ada 4 penyebab menjelang pergolakan, yaitu: (1) Gagalnya Sistem Politik; (2) Gagalnya Pembangunan Ekonomi; (3) Ancaman Komunisme di Indonesia; dan (4) Kesenjangan Internal Angkatan Darat.

AHMAD HUSEIN

8. BFO

BFO Negara Federal maupun BFO prinsipnya sama, yakni adalah suatu negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya namun secara de-facto berada di bawah kontrol negara lainnya. Permasalahan ini muncul dimulai sejak Perundingan Linggarjati disetujui dan ditanda tangani dan di perparah dengan penandatanganan perundingan yang lainnya, seperti Roem-Royen.

Konsep Negara Federal dan “Persekutuan” Negara Bagian (BFO/ Bijeenkomst Federal Overleg) mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan.

Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non RI itu, ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro RI yang ikut serta. Mr. Tadjudin Noor dari Makasar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi.

Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama lebih memilih bergabung RI yang dipelopori oleh Ide Anak Agung Gde Agung (NIT) serta R.T. Adil Puradiredja dan R.T. Djumhana (Negara Pasundan). Kelompok kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II (Pontianak) dan dr. T. Mansur (Sumatera Timur) yang bekerjasama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO.

Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II-nya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II. Dikemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerjasama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS.

Namun selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB, harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke RI.

Potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara tahun 1948-1965 saja, gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan atau berkait dengan sistem pemerintahan, telah berakibat pada banyaknya kerugian fiik, materi mental dan tenaga bangsa.

Konflik dan pergolakan yang berlangsung diantara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi disintegrasi yang sudah terjadi terulang, sebagai generasi muda bangsa ini haruslah berjuang dengan cara mengisi kemerdekaan.

SULTAN HAMID II

Cari Blog Ini

Nadienta